BSIP Lingkungan Pertanian Wakili Indonesia dalam Workshop IRRI

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang diwakili BSIP Lingkungan Pertanian mengikuti workshop “The Accelerating Methane Reductions in Rice Production in Southeast Asia  - Regional Launching and Consultation Workshop” yang diselenggarakan oleh IRRI di Manila, Filipina pada tanggal 11-13 Maret 2025. Workshop ini difokuskan pada sharing pengalaman upaya penurunan emisi GRK dari negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan peluang ekonomi dari penurunan emisi khususnya Karbon pada produksi padi.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia mendapat apresiasi secara lisan dari IRRI dan beberapa negara Asia Tenggara atas upaya paralel peningkatan produksi padi dan pemenuhan komitmen penurunan emisi GRK. Indonesia dinilai berada pada jalur yang tepat dalam memenuhi komitmen penurunan emisi GRK (target NDCs tahun 2030) terutama dalam sektor pertanian. Upaya peningkatan produksi padi yang saat ini dilakukan Pemerintah RI dengan menggunakan varietas unggul berdaya hasil tinggi seperti Inpari 32, pengembangan lahan sawah irigasi dengan menerapkan sistem irigasi hemat air merupakan strategi yang tepat dalam menjaga emisi GRK dari budidaya padi agar tidak meningkat. Mengingat upaya di negara lainnya hanya fokus pada intensifikasi dengan tingkat reduksi emisi yang rendah pada produksi padi.

Penggunaan satelit dalam pengukuran emisi khususnya Methan sudah mulai dilakukan di beberapa negara, sehingga akan mempermudah dan mempercepat perhitungan emisi serta memungkinkan melakukan langkah baik mitigasi atau adaptasi berkaitan dengan praktik lapang. Namun demikian, baik penggunaan satelit maupun drone masih pada tahap penelitian sehingga belum bisa dikembangkan dan diterapkan oleh negara lainnya.

Belajar dari pengalaman negara lain seperti Thailand, penerapan nilai ekonomi karbon pada pertanaman padi masih memberikan kompensasi atau insentif yang dinilai terlalu rendah dan masih jauh dibawah nilai keekonomian bagi petani. Belajar dari pengalaman tersebut, maka regulasi terkait nilai ekonomi karbon khususnya bagi komoditas pangan strategis yang melibatkan petani di Indonesia perlu diarahkan pada kebelanjutan usahatani dan produksi padi serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani, termasuk kajian khusus mengenai nilai ekonomi karbon yang sesuai bagi petani sebagai pelaku utama.